JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Amarta Karya
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008
Kebijakan Perberasan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 749 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 749 Tahun 1991 tentang Pengukuhan Pasar Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
Pembentukan Kab. Nias Selatan, Kab. Pak-pak Bharat, & Kab. Humbang Hasundutan Di Prov. Sumatera Utara. (ln No.29 & Tln No.4272)
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015
Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/kota
Peraturan Gubernur Bali Nomor 735 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 735 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor 24 Tahun 1991 Tentang Pe-netapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belan Jadaerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Tahun Anggaran 1991/1992
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
Usaha Budidaya Tanaman
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957
Kedudukaan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante (ln No.62 & Tln No. 1324).
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999
Pembentukan 14 (empat Belas) Kecamatan Di Wil. Kab. Dati Ii Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis, Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jabar . (ln No.93).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Desain Industri
Peraturan Gubernur Bali Nomor 270 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 270 Tahun 1993 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin Dan Bendaharawan Proyek Reboisasi Bantuan Peng- Hijauan Dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 276 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 276 Tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Pemberantasan Pelacuran
Peraturan Gubernur Bali Nomor 592 Tahun 1990
Peraturan Gubernur Bali Nomor 592 Tahun 1990 tentang Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Badung Nomor 1228 Tahun 1990 Tentang Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia Dengan United Nations Transitional Administration In East Timor (untaet)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 645 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 645 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gianyar Tahun 1991/1992
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
Total:16.555

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali