JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 768 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jambi No.6 Th.2002 Tentang Bangunan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Gubernur Bali Nomor 371 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 371 Tahun 1993 tentang Tunjangan Khusus Kesejahteraan Pegawai Bagi Para Pe Jabat Dan Staf Di Lingkungan Sekretariat Wilayah/daerah Tingkat I Bali
Keputusan DPRD Nomor 4/KPTS/DPRD./1973 Tahun 1973
Mutasi Beberapa Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali
Keputusan DPRD Nomor 6/KPTS/DPRD./1973 Tahun 1973
Pembentukan Panitia Khusus Urusan Kesejahteraananggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali
Keputusan DPRD Nomor 8/KPTS/DPRD./1973 Tahun 1973
Pembentukan Panitia Khusus Perumus Rencana Penunjang Dalam Penyusunan Basic Program Pemerintah Daerah Propinsi Bali
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009
Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 876 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.6 Thn 2006 Tentang Izin Usaha Angkutan Laut Dan Penunjang Angkutan Laut
Peraturan Gubernur Bali Nomor 555 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 555 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Jembrana
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010
Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Keputusan Gubernur Bali Nomor 576 Tahun 1997
Keputusan Gubernur Bali Nomor 576 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli .
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2016
Pengesahan Host Countryagreement Between The Government Of The Republic Ofindonesia And The Regional Secretariat Of Coral Initiatwe On Coral Reefs, Fisheries And Food Security On Prwilages And Immunities (persetujuan Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Re
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2002
Pemberian Ganti Rugi Kepada Sdr. Eddy Tanumihardja/tan Eng Hong
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (perum Peruri)
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004
Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
Keputusan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 1997
Keputusan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 1 April 1996 Tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Meteriil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gajidan Bendaharawan Khusus Penerima Serta Atasan Langsungnya Yang Bersu
Keputusan Gubernur Bali Nomor 35/Pem/I.b/367/77 Tahun 1977
Keputusan Gubernur Bali Nomor 35/Pem/I.b/367/77 Tahun 1977 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Tingkat Ii Bangli
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
Total:16.555

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali