Pembentukan 9 (sembilan) Kec. Di Wil. Kab. Dati Ii Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Dalam Wilayah Prov. Dati I Jawa Timur. (ln No.94). (ln No.94)
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negar Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. (ln No.4 & Tln No.4170)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 677 Tahun 1991 tentang Perubahan Keduabelas Keputusan Gubernur Ke¬pala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiel, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembua
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem
Peraturan Gubernur Bali Nomor 494 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pemimpest Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Datiii Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menetapkan Keputusan Tentang Besaran Honorarium Bagi Tenaga Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Keputusan Bersama Menpan Dan Mdn Ttg Petunjuk Pelaksanaan Pp No.8 Th.2003 Ttg Pedoman Organisasi Perangkat Daerah & Pp No.9 Th.2003 Ttg Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, & Pemberhentian Pns.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 264 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Klungkung Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 517 Tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
