Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002
Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (perjan) Televisi Ri Menjadi Perusahaan Perseroan (persero). (ln No.28)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999
Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/daerah Tingkat Ii Jembrana Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Jembrana
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999
Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (indonesian Debt Restructuring Agency)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2003
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinanperangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Peneliti Rencana Tahunan Barang Unit Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001
Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan Serta Dokumen Dan Arsip Pada Departemen/kantor Menteri Negara/kantor Menteri Muda/kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dibentuk/dihapus/digabung/diubah Statusnya
Keputusan Gubernur Bali Nomor 5/Kesra.II/d/84/76 Tahun 1976 tentang Penunjukan Team Penilai Dan Pembelian Koleksi Seni Budaya
Pembatalan Perda Kab. Pelalawan No.9 Th.2001 Tentang Perizinan Dan Retribusi Izin Usaha Industri Dan Perdagangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Indonesia (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015
Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 1999 tentang Perubahan Kesebelas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 Tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek Dan Pemimpin Proyek Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999
Penun Jukan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Evaluasi Dan Perencanaan Sumber Daya Lahan/lrep Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 21 Tahun 1991 Tentang Retribusiijin Tempat Usaha
Keputusan Gubernur Bali Nomor 75/Kesra. II/d/452/78 Tahun 1978 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pesta Kesenian Bali Daerah Tingkat I Bali Tahun 1979
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri & Pem. Rakyat Demokratik Korea Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik & Paspor Dinas.
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

HUKUM AGRARIA
HUKUM AGRARIA
SUPRIADI, SH.M.Hum
HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA ( ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI ) BAGIAN II
HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA ( ASPEK HUKUM DALAM…
Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil,…
INDONESIAN BUSINESS LAW
INDONESIAN BUSINESS LAW
Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial