Peraturan Gubernur Bali Nomor 185 Tahun 1991 tentang Penetapan Daftar Rekanan Mampu (drm) Bidang
Pengadaan Barang/jasa Lain Tahun 1991/1992
Sampai Dengan 1993/1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Tarif Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Bali Nomor 206 Tahun 1991 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Se Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Honorarium Dan Satuan Biaya Tenaga Kerja Non Pegawai/tenaga Kontrak
Pada Kantor Perwakilan Provinsi Bali Di Jakarta
Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Dan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 259 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pemberian Nama Jalan, Taman, Lapangan, Bangunan Dan Penomoran Rumah/bangunan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 216 Tahun 1991 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana
Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam
Sistem Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
