JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.16 Th.2003 Ttg Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 330 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Nganjuk No.5 Th.2003 Tentang Ketentuan Izin Operasional Kendaraan Peralatan Produksi Pertanian Bermesin Dan Sejenisnya.
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2003
Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku Utara
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2004
Pendirian Universitas Khairun
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (ln No.77)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2004
Pengesahan Protocol To Amend The Asean Framework Agreement On Services (protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa Asean)
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Keormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kutai Timur No.13 Th.2002 Ttg Retribusi Parkir.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 331 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pacitan No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Milik/hutan Rakyat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 587 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 5 Ayat (4) Dan Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3) Perda Kota Pematang Siantar No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Tanda Daftar Industri (tdi).
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004
Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004
Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Dispensasi Mutasi Ke Bali
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan Dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Sumbawa Barat No.18 Th.2005 Ttg Retribusi Jasa Transportasi Laut.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 332 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pacitan No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 588 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 10 Ayat (2) Dan Ayat (3) Perda Kota Pematang Siantar No.4 Th.2002 Ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang (tdg).
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004
Komite Standart Akuntansi Pemerintahan.
Total:16.558

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali