Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002
Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Propinsi Bengkulu (ln No.154 & Tln No.4349)
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2013
Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Dewan Riset Nasional
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Pembatalan Perda Kota Bontang No.5 Th.2002 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hilir No.15 Th.2005 Tentang. Pajak Pengambilan Hasil Laut Dan Budidaya Perikanan.
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.40 Th.2003 Tentang Retribusi Pertanian.
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004
Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Presiden Republik Indonesia,
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002
Karantina Tumbuhan (ln No.35 & Tln No.4196)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet
Tata Cara Pemungutan, Penyetaraan Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Pembatalan Perda Kab. Bima No.16/2002 Ttg Pajak Pengeluaran Hasil Bumi,hutan,laut, Perindustrian, Hewan Dan Hasil Alam Lainnya.
Pembatalan Perda Kab. Morowali No.15 Th.2003 Ttg Pembinaan, Pengawasan Perdagangan Hasil Bumi Dan Hasil Industri.
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hulu No.18 Th.2002 Ttg Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Pembatalan Perda Kab. Bungo No.10 Th.2008 Tentang Izin Usaha Hotel.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2004
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial