JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001
Pencabutan Pp No. 25 Th.1993 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta. (ln No.47)
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Jalan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001
Apbn Ta.2002. (ln No.133 & Tln No.4149)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Maluku Tengah No.4 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 423 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Bengkulu No.23 Th.2003 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002
Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2008
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001
Perubahan Ketiga Atas Pp No. 42 Th.1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah & Pajak Penghasilan Dlm Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Neg
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2011
Pengesahan International Sugar Agreement, 1992 (persetujuan Gula Internasional, 1992)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Ambon No.14 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Dan Pungutan Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 424 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seluma No.10 Th.2005 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2008
Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005
Pemberian Gaji/pensiunan/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri,pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (ln No.135 & Tln No.4151)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 425 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seluma No.12 Th.2005 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008
Hari Konstitusi
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005
Pelakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2005
Pembatalan Kep. Gubernur Jambi No.274 Th.2001 Ttg Sumbangan Pihak Ketiga Dari Para Pemilik/penguasa Kendaraan Bermotor Luar Daerah Yg Dioperasikan Di Prov. Jambi.
Total:16.555

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali