JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007
Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 84 Tahun 2015
Peraturan Gubernur Bali Nomor 84 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Bali
PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor 120.23/226/PKS/011.3/2021NOMOR : 075/16/PKS/B.Pem.Kesra/IX/2021 Tahun 2021
Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Pemerintah Provinsi Bali Tentang Kerja Sama Bidang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Cirebon No.6 Th.2005 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Di Kota Cirebon.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Kedlm Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (ln No. 5)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Penyeleng-garaan Rekruitmen Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah Dan Antar Kerja Antar Negara.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2013
Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Program Pelestarian Budaya Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (heritage And Protection) Bagi Kepariwisataan Budaya Bali
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 873 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Halmahera Selatan No.6 Thn 2005 Tentang Penerbitan Surat Pengukuran Kapal (pas Kecil) Dalam Wilayah Kab. Halmahera Selatan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengembangan Pariwisata Bali
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.19 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Mempe-kerjakan Tenaga Kerja Melebihi Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Waktu Kerja Malam Di Perusahaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, & Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (ln No.15 & Tln No.4263)
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 305 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.31 Th.2000 Ttg Peredaran Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Ikutan Dlm Wil. Kota Samarinda, Sebagaimana Telah Diubah Dg Perda Kota Samarinda No.24 Th.2004.
E-Buletin Sat Kerthi (E-BUSSER) Edisi Triwulan 1 Tahun 2023
  • 8 May 2023
  • E-Busser
  • Dilihat 276 kali
  • Diunduh 4 kali
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003
Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. (ln No.126 & Tln No.4335)
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010
Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pendirian Perwakilan Daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja.
Total:16.528

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali