JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Jambi No.7/ 2001 Ttg Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 229 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.10 Th.2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Di Bidang Kepariwisataan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
Perubahan Atas Uu Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor Nomor : 075/51/PKS/B.Pem.Kesra/IX/2023 , Nomor : 415.4/14/PKS/PEM/2023 , Nomor : 019.6/916/SAt.Pol.PP , Nomor : 134.4/14555/PKS/TKKSD-Bdg/2023 , Nomor : 019/14/PKS/B.Pem.Kes/2023 , Nomor : 415.5/09/PKS/PEM/2023 , Nomor : 075/47/PKS-Satpol PP/PEMKESRA/20 Tahun 2023
Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Bangli, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kota Denpasar Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Prawaba Bali Trepti)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Jambi No.6 Th.2001 Ttg Pungutan Pengusahaan Perikanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014
Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 743 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanjung Jabung Barat No.8 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Pengelo-laan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Ruhut Bantah SBY Memihak Investor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2011
Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Lingga Di Propinsi Kepulauan Riau (ln No.146 & Tln No.4341)
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 2 Th. 2001 Tentang Retribusi Asal Komoditas.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Biro Administarasi Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 750 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kotamadya Dati Ii Tanjung Balai No.8 Th.1994 Ttg Penertiban Hewan Ternak.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Total:16.694

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali