JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009
Perubahan Atas Pp No. 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengembangan Pariwisata Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011
Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
Keputusan DPRD Nomor 31/DPRD/1972 Tahun 1972
Pembentukan Panitya Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkabupaten Gianyar
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009
Perubahan Atas Pp No. 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015
Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berd
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 50 Th.1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.8 Th.1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No.11 Th.1994
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009
Perubahan Atas Pp No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2012
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2015
Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Aso
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perseroan (persero) Pt. Pertani
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2012
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Daalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Saraana Multi Infrastruktur.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002
Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 297 Tahun 1991
Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Badung Untuk Menyerahkan Jaringan Irigasi Subak Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Subak
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adikdif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2007
Perubahan Keenam Atas Permendagri No.15 Tahun 2007.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Angkasa Pura I (ln No.40)
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019
Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002
Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelijen
Total:16.679

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali