Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 Tentang
Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja
Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 132 Tahun 2016 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada
Biro Administarasi Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 286 Tahun 1999 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek Dan Pemimpin Proyek Bantuan Peningkatan Prasarana Jalan Dati I (inpres Dati I) Propinsi Bali Tahun Anggaran 1999/2000
Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Gubernur Bali Nomor 290 Tahun 1999 tentang Pengesahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Ii Denpasar Nomor 205 Tahun 1998 Tentang Penghapusan Gedung Kantor Camat Denpasar Selatan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar
Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis
Di Lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
