Peraturan Gubernur Bali Nomor 179 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 179 Tahun 1992 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Se Bali
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Himne Dan Mars Kabupaten Daerah Tingkat H Bangli
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001
Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Kedlm Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Bank Tabungan Negara. (ln No.46)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 431 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 431 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Tahun Anggaran 1997/1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 108 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 108 Tahun 1993 tentang Penetapan Juara Lomba Simulasi P-4 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993
Alokasi, Tata Cara Penyaluran Dan Penggunaan Dana Sumbangan/bantuan Dari Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kepada Pemerintah Desa Dan Pemerintah Kelurahan Tahun Ang
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat ( Bonded Zone) Daearah Pulau Batam.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 126 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 126 Tahun 1993 tentang Penyerahan Hak Pakai/penggunaan Barang Milik/ Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2001
Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pengalokasian Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Kabupaten/kota
Peraturan Gubernur Bali Nomor 450 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 450 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pel Aksanaan (jukl Ak) Pemungutan Pa Jak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 507 Tahun 1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 507 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan 5 Lima) Hari Kerja Dalam 1 (satu) Minggu Di Lengkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001
Perubahan Atas Pp No.12 Th.1998 Tentang Perusahaan Perseroan (persero). (ln No.68 & Tln No.4101)
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009
Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, Dan Kejaksaan Negeri Oelamasi
Peraturan Gubernur Bali Nomor 310 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 310 Tahun 1991 tentang Penetapan Pemenang-pemenanglomba Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990
Peraturan Gubernur Bali Nomor 469 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 469 Tahun 1998 tentang Perubahan Keenam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 Tentang Penunjukan Bendahawaran Proyek Dan Pemimpin Proyek Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999
Pembatalan Perda Kab. Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar Dan Restoran.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2001
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dm Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt.dok & Perkapalan Surabaya. (ln No.73)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hutama Karya
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Ta

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial