Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000
Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri
Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 1992 tentang Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Keputusan Guber¬nur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 446 Tahun 1988 Tentang Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Ber-motor Untuk Angkutan Parrvisata
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya
Peraturan Gubernur Bali Nomor 562 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 562 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 88 Tahun 1998 Tentang Penunjukan Pejabat-pejabat Yang Di Beri Kuasa/ Wewenang Untuk Menanda Tangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji, Daf
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2000
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 Tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-organisasi Konferensi Islam (oki)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Pembatalan Perda Kab. Parigi Moutong No.7 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013
Pengesahan Memorandum Of Understanding Among The Governments Of The Participating Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations (asean) On The Second Pilot Project For The Implementation Of A Regional Self Certification System (memorandum Sa
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon 1 Kementrian Negara
Peraturan Gubernur Bali Nomor 431 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 431 Tahun 1991 tentang Penolakan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Retribusi Win Prinsip Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli
Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/Kesra. II/d/170/76 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Dan Dewan Penilai Pemberian Penghargaan Seni Dharma Kusuma Untuk Sekeha Gong Tahun 1976/1977
Keputusan Gubernur Bali Nomor 366 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 366 Tahun 1994 tentang Penetapan Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Dalam 1 (satu) Minggu Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 22/Kesra. II/d/247/76 Tahun 1976 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Seni Dharma Kusuma Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976/1977
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional. (ln No.83 & Tln No.4218)
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor
Keputusan Gubernur Bali Nomor 218 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 218 Tahun 1995 tentang Penetapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Hotel Dan Fasilitas Penunjangnya
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007
Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial