Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2000
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Keputusan Gubernur Bali Nomor 192 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 192 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 327 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 327 Tahun 1995 tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Golongan Iii Beserta Tanahnya Milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dan Menghapuskan Dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Serta Lanjut Menetapkan Pemilikan Rumah Golongan Iii Beserta
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara
Keputusan Gubernur Bali Nomor 543 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 543 Tahun 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor Tahun 1 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008
Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Peraturan Gubernur Bali Nomor 360 Tahun 1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 360 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pem- Berhentian Keanggotaan Dewan Perwakil An Rakyat Daerah Kabupaten Badung
Peraturan Gubernur Bali Nomor 361 Tahun 1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 361 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pem- Berhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Peraturan Gubernur Bali Nomor 249 Tahun 1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 249 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaesanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja Pada Perusahaan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 724 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 724 Tahun 1992 tentang Penetapan Juara Dan Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (nakerwan) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 367 Tahun 1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 367 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pem- Berhentian Keanggotaan Dewan Perwakil An Rakyat Daerah Kabupaten Bangli
Keputusan Gubernur Bali Nomor 630 Tahun 1997
Keputusan Gubernur Bali Nomor 630 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisme Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Perawat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Singaraja.
Keputusan Gubernur Bali Nomor 306 Tahun 1985
Keputusan Gubernur Bali Nomor 306 Tahun 1985 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Sampah Dan Kebersihan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008
Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
Keputusan Gubernur Bali Nomor 667 Tahun 1997
Keputusan Gubernur Bali Nomor 667 Tahun 1997 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Bendaharawan Dan Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan Dukungan Sarana Administrasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Otom Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998.
Keputusan Gubernur Bali Nomor 701 Tahun 1984
Keputusan Gubernur Bali Nomor 701 Tahun 1984 tentang Penolakan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Buleleng Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Buleleng Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Retribusi Pendayagunaan Kekayaan Pemerintah Daera
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
Peraturan Gubernur Bali Nomor 122 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 122 Tahun 1992 tentang Penyerahan Hak Pakai/penggunaan Barang Milik/ Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial