JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015
Bebas Visa Kunjungan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 767 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.13 Th.2004 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Bangunan.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005
Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2008
Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang / Jasa Untuk Perencanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1992
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 14 Tahun 1991 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Tahun Anggaran 1991/1992
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1316 Tahun 2010
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1316 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (jkbm) Yang Dikelols Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Bulan Nopember 2010
Keputusan DPRD Nomor 27/9/8/DPRD/73 Tahun 1973
Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karangasem
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2014
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Perancis Mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (accord Entre Le Gouvernement De La RÉpublique D’indonesiÉ Et Le Gouverne
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The G
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003
Subsidi & Iuran Pemerintah Dlm Penyelenggarakan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun. (ln No.62 & Tln No.4294)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 154 Tahun 2004
Penilaian Pemberian Tanda2 Kehormatan Dari Negara Kepada Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing Dan Pns.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Keputusan Gubernur Bali Nomor 311 Tahun 1997
Keputusan Gubernur Bali Nomor 311 Tahun 1997 tentang Penetapan Daftar Kebutuhan Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri
Peraturan Gubernur Bali Nomor 733 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 733 Tahun 1992 tentang Penetapan Desa Pelaksana Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (p2wkss) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
Total:16.527

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali