JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan DPRD Nomor 16/KPTS/DPRD/1973. Tahun 1973
Penyempurnaan Keanggotaan Komisi E Dprd Propinsi Bali
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 532 Tahun 1994
Perubahan Keempat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 26 Pebruari 1994 No¬mor 79 Tahun 1994 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Bendaharawan Rutin, Peme-gang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembua
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan DPRD Nomor 1/KPTS/DPRDGR/1971 Tahun 1971
Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pembangunan Daerah Propinsi Bali Tahun Dinas 1971/1972 Bidang Routine Dan Pembangunan
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2015
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Dan Kabupaten Kapuas
Peraturan Gubernur Bali Nomor 633 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 633 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1992
Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Keputusan Guber¬nur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 83 Tahun 1988 Tentang Ijin Usaha Angkutan Wisata Rent Car
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2009
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 147 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 147 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Larangan Berburu Dalam Rangka Perlindungan Satwa Liar Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2007
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial Kepada Bapor, Lvri, Dan Gubernur Cup
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016
Pengesahan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countriesjcpopc (piagam Pembentukan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003
Subsidi & Iuran Pemerintah Dlm Penyelenggarakan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun. (ln No.62 & Tln No.4294)
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2005
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006
Keputusan Gubernur Bali Nomor 311 Tahun 1997
Keputusan Gubernur Bali Nomor 311 Tahun 1997 tentang Penetapan Daftar Kebutuhan Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006
Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
Keputusan Gubernur Bali Nomor 606 Tahun 1984
Keputusan Gubernur Bali Nomor 606 Tahun 1984 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Penarikan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Tentang Pendayagunaan Alat-alat Milik Pemerintah Daerah Tingkat Ii Badung
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013
Peraturan Presiden Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi,degradasi Hutan Dan Lahan Gambut.
Total:16.527

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali