JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu,anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011
Penghematan Belanja Kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2011
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010
Pengawasan Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
E N E R G I
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2000
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 477 Tahun 1990
Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 96 Tahun 1990 Tentang Standarisasi Harga Barang-barang Untuk Keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Se Bali Tahun 1990/1991
Keputusan Gubernur Bali Nomor 332 Tahun 1997
Keputusan Gubernur Bali Nomor 332 Tahun 1997 tentang Penetapan Likasi Binaan Perpustakaan Desa/kelurahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957
Pajak Bangsa Asing. (ln No.63 & Tln No.1345).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 735 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hilir No.11 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Energi Dan Ketenagalistrikan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 353 Tahun 1991
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 689 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 689 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat Ii Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Keputusan Gubernur Bali Nomor 308 Tahun 1983
Keputusan Gubernur Bali Nomor 308 Tahun 1983 tentang Penetapan Pengelolaan Lapangan Puputan Margarana Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Badung
Keputusan DPRD Nomor 1/KPTS/DPRDGR/1971 Tahun 1971
Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pembangunan Daerah Propinsi Bali Tahun Dinas 1971/1972 Bidang Routine Dan Pembangunan
Keputusan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanaggotaan Tim Penyempurnaan Data Kepegawaian
Peraturan Gubernur Bali Nomor 650 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 650 Tahun 1991 tentang Penetapan Pemenang Penampilan Kerja Serta Gerakan Rumah Sakit Bersih Dan Tertib Rumah Sakit Bersih Dan Tertib Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Dan D Tahun 1991 Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Purwakarta No.17 Th.2002 Tentang Pelayanan Pengujian Pengelolaan Kayu Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Cirebon No.9 Th.2002 Tentang Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Total:16.527

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali