JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010
Pelaporan Kematian Dan Penyebab Kematian
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001
Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Ri Menjadi Pns Untuk Menduduki Jabatan Struktural. (ln No.28 & Tln No.4085)
Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Cilegon
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
M E R E K (ln No.110 & Tln No.4131)
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2001
Penataran Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Istri Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Spama Dan Spamen (diklat Kepemimpinan Tingkat Iii Dan Ii Di Jajaran Ddn Dan Otda.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012
Batas Daerah Kota Yogyakarta Dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1993
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gianyar Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Retribusi Kartu Ternak
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2004
Penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon I Dan Ii Yang Telah Mencapai Usia 56 Tahun Ke Atas Di Lingkungan Depdagri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenda-raan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permen-dagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009
Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, Dan Kejaksaan Negeri Oelamasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2000
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Uu Darurat No.5 Th.1955 Ttg Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (ln Th.1955 No.24) (ln No.51 & Tln No.856).
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2007
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957
Kedudukaan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante (ln No.62 & Tln No. 1324).
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000
Komisi Hukum Nasional
Total:16.744

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali