JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002
Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan. (ln No.66 & Tln No.4206)
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007
Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007
Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelastarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, Dan Penghijauan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam Dan Budaya Bali
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2005
Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia Di Brussel
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954
Penjelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakjat(ln No.65 & Tln No.594)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Militer Termaksud Dlm Pasal 34- Ayat 5 Staatsblad 1939 No.582 Sebagaimana Telah Diubah Dan Atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan(ln No.54 & Tln No.432).
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Presiden Republik Indonesia,
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002
Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955
Penunjukkan Bagian Pembikinan Sera Dan Vakasi Dari Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perush. Negara Dlm Arti Indischeindische Bedrijvenwet (staatsblad 1927 No. 419) (ln No.42 & Tln No. 826).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955
Perubahan Uu Darurat Ttg Tindakan2 Sementara Utk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan & Acara Pengadilan2 Sipil (ln No.36 & Tln No.816)
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955
Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan2 Rokok Bagi Badan Urusan Tembakau (krosok Centrale) (ln No.34 & Tln No.813).
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Kedalam Modal Saham Perush. Perseroan (persero) Pt.asuransi Ekspor Ind. (ln No.69)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001
Perubahan Atas Pp No.12 Th.1998 Tentang Perusahaan Perseroan (persero). (ln No.68 & Tln No.4101)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata. (ln No.67 & Tln No.4100)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial. (ln No.66 & Tln No.4099)
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional. (ln No.65 & Tln No.4098)
Total:16.528

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali