Peraturan Gubernur Bali Nomor 220 Tahun 1991 tentang Penolakan Pengesahan Peraturan Daerah Kabu-
Paten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor 10 Tahun 1990
Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupa-
Ten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor 4/perda/1980
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja
Peraturan Gubernur Bali Nomor 219 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Ii Bangli Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Pem-
Bentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah/pasedahan Agung
Kabupaten Daerah Tingkat H Bangli
Peraturan Gubernur Bali Nomor 218 Tahun 1991 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar Dan Klungkung Sebagai Daerah Bebas Tiga Buta Tahap Ii
Peraturan Gubernur Bali Nomor 216 Tahun 1991 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana
Peraturan Gubernur Bali Nomor 214 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Sekretaris Bukan Anggota Badan
Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Ii Jembrana
Peraturan Gubernur Bali Nomor 213 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Ii Bangli Nomor 14 Tahun 1990 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dlnas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat Ii
Bangli
Peraturan Gubernur Bali Nomor 212 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan
Proyek Bantuan Keserasian, Pengendalian Dan
Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa
Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun Anggaran 1991/1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 210 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Klungkung Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Klungkung Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Retrebusi Win Usaha Angkutan Kendaraan
Bermotor Umum
Peraturan Gubernur Bali Nomor 206 Tahun 1991 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Se Propinsi Daerah Tingkat I Bali
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
