JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan DPRD Nomor 4/DPRD/1974 Tahun 1974
Susunan Panitia. Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Gubernur Bali Nomor 96 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Bali Nomor 96 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bali
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2007
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Karangasem Tahun 1971
Peraturan Gubernur Bali Nomor 213 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 213 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor 14 Tahun 1990 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dlnas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli
Keputusan DPRD Nomor 25/DPRD/1973 Tahun 1973
Pembentukan Badan Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2025
Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2025 tentang Tatanan Bagi Pemedek/Pengunjung saat memasuki dan berada di kawasan suci Pura Agung Besakih selama pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001
Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan & Atau Lahan. (ln No.10 & Tln No.4076)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013
Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014
Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor Se-06/pres.kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967
Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2015
Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 708 kali
  • Diunduh 22 kali
Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011
Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017
Dewan Sumber Daya Air Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
Otoritas Veteriner
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo Dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Total:14.748

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali