JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 560 Tahun 1992
Tarif Retribusi Atas Ijin Penggunaan Jalan Umum Oleh Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1977
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977 / 1978
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7/D.P.R,D./1974 Tahun 1974
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7/D.P.R,D./1974 Tahun 1974 tentang Pemberian Hadiah Ilmiah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon Provinsi Banten
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2016
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The I
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Aluminium
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 267 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 267 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 250 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 250 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gianyar Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gianyar Tahun Anggaran 1991/1992
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 675 Tahun 1991
Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar, Ibtidayah Negeri/swasta Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954
Pemungutan Tambahan Pembajaran Atas Pengiriman Keluar Negeri (ln No.22 & Tln No.525).
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012
Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Investment Disputes
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13/PD/DPRD-GR/1968 Tahun 1968
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13/PD/DPRD-GR/1968 Tahun 1968 tentang Gadji Pegawai Daerah Propinsi Bali Tahun 1968
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015
  • 2 September 2015
  • Undang-Undang
  • Dilihat 455 kali
  • Diunduh 11 kali
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil
Total:14.835

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali