JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tuban No.24 Th.2003 Ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.25 Th.1996 Ttg Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat Ii Kendari.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.21 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 276 Tahun 2009
Pembatalan Psl 15 Ayat (2) Huruf B Perda Kab. Lampung Selatan No.21 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pemutaran Film Keliling, Film Komersial, Usaha Rental, Vcd, Video Dan Rental Video Game.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 277 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Selatan No.14 Th.2002 Tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Atas Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 347 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No.3 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 377 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.3 Th.2001 Tentang Penataan Dan Pendaftaran Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410 Tahun 2009
Pembatalan Perda No.51 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video Dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik, Dan Media Baru.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 416 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Padangsidempuan No.20 Th.2008 Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 418 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Utara No.13 Th.2002 Tentang Retribusi Produksi Minyak Kelapa Sawit.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 423 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Bengkulu No.23 Th.2003 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 566 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 4 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (13), Ayat (14), Ayat (15) Dan Ayat (16) Perda Kab.deli Serdang No.11 Th.2000 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 577 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tana Toraja No.8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemberian Izin Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 625 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) A Perda Kab. Bone No.4 Th.2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 627 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.8 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 706 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.kerinci No.8/2004 Ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1992
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1992
Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan Tahun 1991/1992
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 141 Tahun 1992
Penyerahan Hak Pakai/penggunaan Barang Milik/ Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993
Penetapan Jatah Sapi Dan Kerbau Potong Antar Pulau Tahun 1993
Total:14.717

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali