JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2013
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Di Bali Tahun Anggaran 2014
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2004
Jabatan Peneliti Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Blitar No.20 Th.2000 Tentang Retribusi Pemberian Ijin Usaha Bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Selayar No.17 Th.2003 Ttg Pemanfaatan Kaw. Konservasi Taman Nasional Laut Taka Bonerate.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banyuasin No.39 Th.2003 Ttg Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Th.2006 Ttg Izin Operasi Angkutan Jalan Dan Jaringan Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No. 03 Th.2004 Ttg Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 186 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) Huruf C Angka 1 Perda Kab. Seram Bagian Barat No.34 Th.2007 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seram Bagian Barat No.53 Th.2007 Ttg Retribusi Izin Perfilman Dan Penggunaan Sistem Distribusi Antena Parabola (tv Kabel).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 231 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Aceh Selatan No.3 Th.2003 Tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 342 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 380 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.13 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 554 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Ayat (3), Ayat (4) Dan Pasal 14 Ayat (2) Perda Kota Tebing Tinggi No.7 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan Dan Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 576 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pandeglang No.6 Th.2003 Tentang Pembinaan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 582 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 17 Ayat (3) Dan Ayat (4) Perda Kab. Muaro Jambi No.2 Th.2003 Ttg Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu Dan Pengobatan Tradisional.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 713 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.16 Th.2002 Ttg Pembinaan Dibidang Perhubungan Udara, Pos, Dan Telekomunikasi.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1991
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 265 Tahun 1992
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Dan Biaya Retribusi Bagi Perusahaan Yang Harus Memilikiijin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (hinder Ordonantie)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 123 Tahun 1993
Penetapan Desa/kelurahan Pelaksanap-4 Teladan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 132 Tahun 1993
Penghapusan Rumah Golongan Iii Beserta Tanahnya Milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Serta Lanjut Menetapkan Pemilikan Rumah Golongan Iii Beserta Tanahnya
Total:14.904

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali