JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke-1 Maluku. (ln No.79)
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
Pembentukan Daerah2 Swatantra Tk-ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tk-i Maluku (ln No.80)
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957
Mengubah Uu Darurat No.15 Th.1957, Ttg Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante. (ln No.81 & Tln No.1361).
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957
Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat. (ln No.82 & Tln No.1399).
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957
Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (ln No.83 & Tln No.1400).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958
Pengubahan Uu No.6 Th.1950 (ln Th.1950 No.53) Ttg Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan. (ln No.1 & Tln No.1493)
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958
Tanda-tanda Penghargaan Utk Anggota Angkatan Perang. (ln No.41 & Tln No.1567)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958
Urusan Perumahan. (ln No.43 & Tln No.1569)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958
Kedudukan Hukum Apotek Darurat. (ln No.137 & Tln No.1668)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958
Pengubahan & Tambahan Uu No.65 Th.1958 Ttg Pemberian Tanda2 Kehormatan Bintang Sakti & Bintang Darma (ln 1958 No.116) (ln No.153 & Tln No.1681).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958
Penggantian Peraturan Ttg Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dlm Pp No.8 Th.1949. (ln No.154 & Tln No.1682).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958
Penambahan Uu Darurat No.7 Th.1955 (ln Th.1955 No.27) Ttg Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak-pidana Ekonomi. (ln No.156 & Tln No.1684).
Keputusan Gubernur Bali Nomor 499 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 499 Tahun 1994 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Batubulan Gianyar Dan Penghapusan Dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
Keputusan Gubernur Bali Nomor 69/Perbang/. 329/II/d/73 Tahun 1973
Keputusan Gubernur Bali Nomor 69/Perbang/. 329/II/d/73 Tahun 1973 tentang Penggantian/penyempurnaan Dewan Angkutan Darat Daerah Propinsi Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 154/O.K./I/b/73 Tahun 1973
Keputusan Gubernur Bali Nomor 154/O.K./I/b/73 Tahun 1973 tentang Susunan Sub. Bagian Dan Seksi, Pada Bagian2 Dan Sub2. Direktorat Sekretariat Daerah Tingkat I Bali
Keputusan DPRD Nomor 24/KPTS/DPRD/1973 Tahun 1973
Pembentukan Team Kerja Transmigrasi D.p.r.d Propinsi Bali
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014
Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus Special Access Scheme
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2oo2 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Total:14.717

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali