JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955
Perubahan Jumlah Anggota Panitya Pemilihan Kabupaten (ln No.54 & Ln No. 860).
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955
Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri (ln No.56 & Tln No. 870).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955
Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dlm Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (ln No.78 & Tln No. 924).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956
Perubahan Dan Tambahan Uu Darurat No.8 Th.1954 Ttg Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat (ln No.45 & Tln No.1060).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956
Pengubahan Uu No.2 Th.1956 (ln No.4) (ln No.46 & Tln No.1061)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante(ln No.50 & Tln No. 1064).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten Dlm Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan(ln No.55 & Tln No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.56 & Tln No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.57 & No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten2 Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Utara (ln No.58 & Tln 1092)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Besar Dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara (ln No.59 & Tln No.1092).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Kecil Dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara(ln No.60 & Tln No.1092)
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957
Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Uu No.14 Th.1956 Ttg Pembentukan Dprd Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan. (ln No.1)
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Makasar, Dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makasar Dan Daerah Jeneponto-takalang (ln No.2 & Tln No.1137).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Luwu & Pembentukan Daerah Tana Toraja Dan Daerah Luwu (ln No.3 & Tln No. 1138).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Bone & Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo Dan Daerah Soppeng (ln No.4 & Tln No.1139).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957
Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah2 Enclave Imogiri, Kota Gede & Ngawen (ln No.5 & Tln No.1142).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957
Pengubahan Uu Ttg Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. (ln No.9).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957
Dewan Nasional. (ln No.48 & Tln No.1266).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957
Penetapan Jumlah Anggota Dprd Kotapraja Jakarta Raya (ln No.50 & Tln No.1274).
Total:14.670

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali