Keputusan Gubernur Bali Nomor 196 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 196 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksanapenataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali Di Dati Ii Denpasar
Keputusan Gubernur Bali Nomor 197 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 197 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilahan Siswa Taladan Sd Serta Pemilihan Guru Teladan Taman Kanak-kanak Dan Sd Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 198 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 198 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (pan) Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 199 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 199 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara Peningkatan Operasional Penerangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 201 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 201 Tahun 1994 tentang Penunjukan Pemimpin Dan Bendaharawan Proyek Pengendalian Dan Monitoring Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 202 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 202 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Penetapan Dan Inventarisasi Lahan Kritis Awal Pelita Vi Di 8 (delapan) Kabupaten Dati Ii Se Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 203 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 203 Tahun 1994 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pada Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan Dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 204 Tahun 1994
Keputusan Gubernur Bali Nomor 204 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Lomba Penghijauan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950
Penetapan Jabatan Komisaris Pemerintah Untuk Daerah Negara Jawa Timur (ln No.86)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952
Pengadaan Bea-keluar Tambahan Sementara Atas Beberapa Barang (ln No.8 & Tln No.195).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952
Perubahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952 (ln No.12 & Tln No.198).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952
Ketentuan Kedudukan Hukum Kpd Bank Industri Negara (ln No.21 & Tln 206)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952
Pungutan Tambahan Pokok-pajak Mengenai Pajak Kekayaan Untuk Tahun 1952 (ln No.29 & Tln No.216).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952
Kewajiban Penggilingan Padi & Perdagangan Bahan Makanan (ln No.33 & Tln No.237).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952
Mengubah Dan Menambah Uu Pelabuhan Berat-barang (goederengeld-ordonnantie) Beserta Peraturan Uang Berat Barang (algemeen Goederengeld Reglement) (ln No.39 & Tln No.248).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952
Penyelesaian Tentang Negara Dizaman Pergolakan(ln No.59 & Tln No.275)
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952
Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Uu Darurat No.11 Th.1951 (uu Darurat Ttg Penetapan Berlakunya Uu Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Angkatan Laut Dan Angkatan Udara. Ln No. 76 Th. 1951. (ln No.75.)
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952
Pengubahan Dan Penambahan Dari Ordon Nantie Op De Vennoot-schapsbelasting 1925, Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Ini (ln No.83 & Tln No. 341).
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952
Kewajiban Anggauta Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (ln No.84 & Tln No.344),
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952
Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama Yang Dikeluarkan Berdasarkan Indische Muntwet 1912 (ln No.88 & Tln No.345).

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial