Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Luwu & Pembentukan Daerah Tana Toraja Dan Daerah Luwu (ln No.3 & Tln No. 1138).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Bone & Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo Dan Daerah Soppeng (ln No.4 & Tln No.1139).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957
Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah2 Enclave Imogiri, Kota Gede & Ngawen (ln No.5 & Tln No.1142).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957
Pengubahan Uu Ttg Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. (ln No.9).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957
Dewan Nasional. (ln No.48 & Tln No.1266).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957
Penetapan Jumlah Anggota Dprd Kotapraja Jakarta Raya (ln No.50 & Tln No.1274).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957
Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dprd & Dewan Pem. Daerah Peralihan(ln No.51 & Tln No.1275).
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957
Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah & Perubahan Uu No.25 Th.1956 Ttg Pembentukan Daerah2 Swatantra Prop. Kalbar, Kalsel & Kaltim (ln No.53 & Tln No.1284).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957
Peraturan Umum Pajak Daerah. (ln No.56 & Tln No.1287).
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957
Peraturan Umum Retribusi Daerah. (ln No.57 & Tln No.1288).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957
Menambah Uu No.21 Th.1952 Ttg Menetapkan Uu Darurat Ttg Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai2 Ris (uu Darurat No.25 Dan 34 Th.1950) Sbg Uu Ri.(ln No.58)
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957
Penetapan Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Uu Pokok Bank Indonesia1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Kep. Dewan Moneter Tgl 2 Peb.1957 No.23 Yg Diadakan Berdasarkan Psl 16 Ayat 3 Uu Pokok Bi 1953 (uu No.
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957
Kedudukaan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante (ln No.62 & Tln No. 1324).
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957
Pajak Bangsa Asing. (ln No.63 & Tln No.1345).
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957
Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dsb. & Kenaikan Bea-masuk Atas Bir (ln No.64 & Tln No.1346).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957
Bank Tani Dan Nelayan. (ln No.70 & Tln No.1356).
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau. (ln No.75).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957
Perubahan Uu Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. (ln No.76 & Tln No.1360).
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957
Perubahan Uu No.12 Th.1956 Ttg Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Tengah. (ln No.77)
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke-1 Maluku. (ln No.79)
Total:14.515

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial