JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara V
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005
Pengesahan International Convention On Maritime Liens And Mortgages, 1993 (konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim Dan Mortgage, 1993)
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005
Pengesahan Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006
Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007
Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009
Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010
Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2002
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2008
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007
Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007
Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
Perencanaan Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2007
Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
Total:14.717

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali