JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013
Lembaga Administrasi Negara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012
Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Ri Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Prasarana Perikanan Samudera
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2011
Percepatan Penanganan Kasus Bank Century
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011
Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
Keputusan Gubernur Bali Nomor 6/Skep/Ek/I.i/9/1976 Tahun 1976
Keputusan Gubernur Bali Nomor 6/Skep/Ek/I.i/9/1976 Tahun 1976 tentang Penjatahan Perdagangan Antar - Pulau Sapi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012
Pelaksanaan Dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012
Penetapan Wilayah Sungai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014
Pengesahan International Convention For The Suppresion Of Acts Of Nuclear Terrorism (konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18/P.D./DPRD/1972 Tahun 1972
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18/P.D./DPRD/1972 Tahun 1972 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggauta D.p.r.d. Kabupaten Gianyar
Keputusan DPRD Nomor 19/KPTS/DPRD/1973. Tahun 1973
Penyempurnaan Keanggotaan Panitia Musyawarah Dprd Propinsi Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor Perbang. 48/II/f/1973 Tahun 1973
Keputusan Gubernur Bali Nomor Perbang. 48/II/f/1973 Tahun 1973 tentang Pembentukan Panitya Persiapan Pembangunan Televisi Di Denpasar Dan Bali
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014
Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Keputusan DPRD Nomor 27/9/8/DPRD/73 Tahun 1973
Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karangasem
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9/PD/21/1970 Tahun 1970
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9/PD/21/1970 Tahun 1970 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Djanda/duda Pegawai Daerah Kabupaten Klungkung
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10/PD/21/1970 Tahun 1970
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10/PD/21/1970 Tahun 1970 tentang Pemberhentian/pemberhentian Sementara Pegawai Daerah Klungkung.
Total:14.835

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali