JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan DPRD Nomor 2/Kep./DPRD./1971 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana
Keputusan Gubernur Bali Nomor 19/Skep./10/Ek-I/1/1972 Tahun 1972
Keputusan Gubernur Bali Nomor 19/Skep./10/Ek-I/1/1972 Tahun 1972 tentang Penambahan Anggota Team Pengawas Dari Investasi Modal Asing Yang Bebas Masuk
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3/PD/27/1971 Tahun 1971
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3/PD/27/1971 Tahun 1971 tentang Kesejahteraan / Jaminan Sosial Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Klungkung
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1/PD/21/1969 Tahun 1969
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1/PD/21/1969 Tahun 1969 tentang Penjesuaian Pangkat, Gadji Dan Masa-kerdja-golongan Pegawai Daerah Kabupaten Klungkung
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5/DPRDGR/1963 Tahun 1963
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5/DPRDGR/1963 Tahun 1963 tentang Pemungutan Uang Retribusi
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3/DPRD-GR/1963 Tahun 1963
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3/DPRD-GR/1963 Tahun 1963 tentang Masa Kerdja Jang Dihitung Untuk Pensiun Seperti Dimaksud Dalam Pasal 2 Ajat (2) Undang – Undang No. 20 Tahun 1952.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3/26/Sk/DPRD.GR./1963 Tahun 1963
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3/26/Sk/DPRD.GR./1963 Tahun 1963 tentang Peraturan Penjesuaian Pangkat Dan Gadji Ke Peraturan Daerah Tingkat Ii Klungkung
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6/1959 Tahun 1959
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6/1959 Tahun 1959 tentang Padjak Pembangunan I Dalam Daerah Tingkat Ke Ii Tabanan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselin I Kementerian Negara
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014
Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On The Payment Of Dutch Soci
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Kabupaten Tanah Datar Dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016
Dukungan Penyelenggaraan Asian Games Xviii Tahun 2018
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2014
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupa
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2015
Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Total:14.747

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali