JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950
Memungut Opsenten Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1951. (ln No.81 & Tln No.74).
Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950
Surat Perjalanan Republik Indonesia. (ln No.82 & Tln No. 75).
Undang-Undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950
Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi. (ln No.83 & Tln No.76).
Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950
Bea-bea Imigrasi 1950. (ln No.84 & Tln No.77)
Undang-Undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 15 Zegelverordening 1021 (ln No.85 & Tln No.78).
Undang-Undang Dasar Nomor 0 Tahun 1945
Undang-undang Dasar 1945
Total:14.746

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali