JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955
Larangan Utk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran Yang Sah (ln No.18 & Tln No.781).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955
Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin. (ln No.24 & Tln No.798).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955
Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Uu No. 18 Th.1953 (ln No.48 Th.1953) (ln No.25).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (ln No.27 & Tln No.801).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955
Tindak Pidana Imigrasi. (ln No.28 & Tln No.807).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955
Kependudukan Orang Asing. (ln No.33 & Tln No.812).
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955
Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan2 Rokok Bagi Badan Urusan Tembakau (krosok Centrale) (ln No.34 & Tln No.813).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955
Perubahan Uu Darurat Ttg Tindakan2 Sementara Utk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan & Acara Pengadilan2 Sipil (ln No.36 & Tln No.816)
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955
Perubahan Pasal 4 Uu No.12 Th.1953 (ln Tahun 1953 No.42) (ln No.37 & Tln No.817).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955
Pencabutan Dan Penggantian Uu No. 14 Tahun 1953 (ln No.44 Th.1953) (ln No.38 & Tln No. 818).
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955
Penunjukkan Bagian Pembikinan Sera Dan Vakasi Dari Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perush. Negara Dlm Arti Indischeindische Bedrijvenwet (staatsblad 1927 No. 419) (ln No.42 & Tln No. 826).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Uu Darurat No.5 Th.1955 Ttg Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (ln Th.1955 No.24) (ln No.51 & Tln No.856).
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955
Pengubahan Perpu Pembentukan Daerah2 Otonom Propinsi Di Sumatera (ln No.52 & Ln No. 855).
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955
Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan2 Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Uu Pembentukan Daerah2 Otonom Di Jawa(ln No.53 & Tln No. 859).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955
Perubahan Jumlah Anggota Panitya Pemilihan Kabupaten (ln No.54 & Ln No. 860).
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955
Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri (ln No.56 & Tln No. 870).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955
Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dlm Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (ln No.78 & Tln No. 924).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954
Mempersatukan Opsenten Jang Berlaku Dalam Th.1953, Atas Tjukai Dari Beberapa Djenis Barang Dalam Pokoknja Kenaikan Djumlah Tjukai Atas Alkohol Sulingan Dlm Negeri Dan Bir Dan Kenaikan Bea-masuk Atas Bir (ln No.1 & Tln No.500).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954
Mentjabut Sifat Sebagai Alat Pembajar Jang Sah Dari Uang Kertas Pemerintah Jang Di Keluarkan Sebelum Penjerahan Kedaulatan(ln No.5 & Tln No.501).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954
Mengubah Indonesische Comptabiliteitswet(staatsblad 1925 No.448) Dan Indonesische Bedrijvenwet (staatsblad 1927 No.419). (ln No.6 & Tln No.502).
Total:14.746

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali