JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
Pembentukan Daerah2 Swatantra Tk-ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tk-i Maluku (ln No.80)
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957
Mengubah Uu Darurat No.15 Th.1957, Ttg Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante. (ln No.81 & Tln No.1361).
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957
Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat. (ln No.82 & Tln No.1399).
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957
Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (ln No.83 & Tln No.1400).
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957
Penagihan Pajak Negara Dgn Surat Paksa (ln No.84 & Tln No.1402).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1957
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 422 kali
  • Diunduh 20 kali
Penetapan Bag. X (kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dari Anggaran Ri Utk Th. Dinas 1954. (ln No.119)
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 529 kali
  • Diunduh 24 kali
Persetujuan Kebudayaan Dan Pendidikan Antara Negara-negara Ri & Republik India (ln No.144 & Tln No.1464).
Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 473 kali
  • Diunduh 23 kali
Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-negara Ri Dan Republik Mesir. (ln No.145 & Tln No.1465).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956
Perubahan Dan Tambahan Uu Darurat No.8 Th.1954 Ttg Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat (ln No.45 & Tln No.1060).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956
Pengubahan Uu No.2 Th.1956 (ln No.4) (ln No.46 & Tln No.1061)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante(ln No.50 & Tln No. 1064).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten Dlm Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan(ln No.55 & Tln No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.56 & Tln No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.57 & No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten2 Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Utara (ln No.58 & Tln 1092)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Besar Dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara (ln No.59 & Tln No.1092).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Kecil Dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara(ln No.60 & Tln No.1092)
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955
Pengeluaran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian Dalam Sektor Partikelir. (ln No.1 & Tln No.742).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955
Bank Negara Indonesia. (ln No.5 & Tln No.749).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955
Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti Indische Bedrijvenwet (staatsblad 1927 No.419) (ln No.15 & Tln No.777).
Total:14.746

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali