Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Militer Termaksud Dlm Pasal 34- Ayat 5 Staatsblad 1939 No.582 Sebagaimana Telah Diubah Dan Atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan(ln No.54 & Tln No.432).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953
Pengawasan Orang Asing. (ln No.64 & Tln No.463).
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1953
Penambahan Tugas Dan Urusan Daerah Otonoom Propinsi Kalimantan Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953
Penambahan Dalam Ketentuan Tentang Tugas Dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Dilapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953
Penyerahan Resmi Sebagian Dari Pada Tugas Dan Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonoom Kotapraja Jakarta Raya
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-tanah Dan Barang-barang Yang Tetap Lainnya Yg Mempunyai Titel Eropah. (ln No.1 & Tln No.182).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952
Kenaikan Tarip-pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (ln No.2 & Tln No. 184).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952
Pengadaan Bea-keluar Tambahan Sementara Atas Beberapa Barang (ln No.8 & Tln No.195).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952
Perubahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952 (ln No.12 & Tln No.198).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 505 kali
  • Diunduh 19 kali
Pembebasan Bea-masuk Untuk Barang - Barang Berupa Kiriman-kiriman Hadiah Yg Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan. (ln No.44 & Tln No.259)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952
Ketentuan Kedudukan Hukum Kpd Bank Industri Negara (ln No.21 & Tln 206)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952
Pungutan Tambahan Pokok-pajak Mengenai Pajak Kekayaan Untuk Tahun 1952 (ln No.29 & Tln No.216).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952
Kewajiban Penggilingan Padi & Perdagangan Bahan Makanan (ln No.33 & Tln No.237).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952
Mengubah Dan Menambah Uu Pelabuhan Berat-barang (goederengeld-ordonnantie) Beserta Peraturan Uang Berat Barang (algemeen Goederengeld Reglement) (ln No.39 & Tln No.248).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952
Penyelesaian Tentang Negara Dizaman Pergolakan(ln No.59 & Tln No.275)
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952
Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Uu Darurat No.11 Th.1951 (uu Darurat Ttg Penetapan Berlakunya Uu Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Angkatan Laut Dan Angkatan Udara. Ln No. 76 Th. 1951. (ln No.75.)
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952
Pengubahan Dan Penambahan Dari Ordon Nantie Op De Vennoot-schapsbelasting 1925, Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Ini (ln No.83 & Tln No. 341).
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952
Kewajiban Anggauta Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (ln No.84 & Tln No.344),
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952
Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama Yang Dikeluarkan Berdasarkan Indische Muntwet 1912 (ln No.88 & Tln No.345).
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952
Pengubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (ln No.87 & Tln No.346).

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial