Penundaan Kelima Berlakunya Pp No.39 Th.1998 Ttg Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. (ln No.40 & Tln No.4280)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinanperangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Pengesahan Ilo Convention No.81 Concerning Labour (konvensi Ilo No.81 Mengenai Pengawaan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan (ln No. & Tln No.)
Pembatalan Pp No.29 Th.1998 Ttg Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dlm Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pantja Niaga Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Dharma Niaga Ke Dlm Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Cipta Niaga. (ln No.43)
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (ln No. 48 & Tln No.4287)
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.