JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009
Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2009
Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009
Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kepahiang No.27 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 2A Tahun 2009
Peraturan Gubernur Bali Nomor 2A Tahun 2009 tentang Pembentukan Samsat Pembantu
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tera/tera Ulang Dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/panitia Dan Kelompok Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009
Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009
Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Daru
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat Dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.12 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3A Tahun 2009
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3A Tahun 2009 tentang Anggaran Kas Pemerintah Provinsi Bali
Total:14.747

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali