JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012
Perubahan Kesebelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Pengandaran Di Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kominte Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012
Batas Daerah Kabupaten Kudus Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012
Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-pasific Economic Cooperation Xxi Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012
Pengesahan Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gaius (persetujuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2012
Batas Daerah Kabupaten Kendal Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012
Pengesahan Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2012
Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 124 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012
Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi
Total:14.746

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali