Keputusan Gubernur Bali Nomor 456 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 456 Tahun 1995 tentang Penunjukan Dan Penceramahan Dalam Rangka Santiaji Politik Terbesar Di 9 (sembilan) Dati Ii
Keputusan Gubernur Bali Nomor 464 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 464 Tahun 1995 tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Golongan Iii Beserta Tanahnya Milik/kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali Serta Lanjut Menetapkan Pemilikan Rumah Golongan Iii Beserta Tanahnya
Keputusan Gubernur Bali Nomor 537 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 537 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Darah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Buleleng Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Buleleng
Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 1988
Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Team Persiapan Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Pada Pihak Ketiga
Keputusan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 1988
Keputusan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 1988 tentang Pemberian Penghasilan Kepada Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 316 Tahun 1987
Keputusan Gubernur Bali Nomor 316 Tahun 1987 tentang Pengesahan Ketua Dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung
Keputusan Gubernur Bali Nomor 547 Tahun 1993
Keputusan Gubernur Bali Nomor 547 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Penerima Paket Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 399 Tahun 1990
Keputusan Gubernur Bali Nomor 399 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Bidang Pendidikan Dasar Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan
Keputusan Gubernur Bali Nomor 351 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 351 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1035 Tahun 1984
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1035 Tahun 1984 tentang Persetujuan Bencana Pembangunan/pemugaran Pasar-pasar Umum Ubud Tahun 1983/1984 Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gianyar
Keputusan Gubernur Bali Nomor 89/Pemb./I.a/228/1980 Tahun 1980 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Proyek Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat Ii Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1980/1981
Keputusan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 1982
Keputusan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 1982 tentang Ketentuan Tarip Angkutan Penumpang Umum ( Swasta ) Di Propinsi Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1/474/.015/1988/B.B.Kep Tahun 1982 tentang Penggantian Team Pembina Pendaftaran Penduduk Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 845.105/3275/Perwat Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Dan Panitia Penilai Harga Penjualan/sewa-beli Rumah Golongan Iii Dan Atau Ganti Rugi Atas Tanah Bangunan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 840.1/17962/Kepeg. Tahun 1983 tentang Pencabutan Pemberian Bantuan Suka Duka Bagi Pegawai Dalam Lingkungan Pemda Tk. I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 157 Tahun 1984
Keputusan Gubernur Bali Nomor 157 Tahun 1984 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Buleleng Tahun Anggaran 1982 / 1983
Keputusan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 1985
Keputusan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pengadaan/penyaluran Dan Harga Eceran Tertinggi (het) Benih Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 304 Tahun 1985
Keputusan Gubernur Bali Nomor 304 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Kepada Puskud "bali Dwipa" Propinsi Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 14/Pemb./I.d/118/77 Tahun 1977 tentang Izin Usaha Angkutan Wisata
Penetapan Pemenang Lomba Sekeha Teruna Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial