JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2008
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Intirub
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009
Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.muaro Jambi No.4 Th.2001 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.lamandau No.19 Th.2004 Ttg Ijin Penumpukan Hasil Hutan Dan Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Lamandau No.18 Th.2004 Ttg Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan Dan Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Daerah Tingkat Ii Manokwari No.6 Th.1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seram Bagian Barat No.53 Th.2007 Ttg Retribusi Izin Perfilman Dan Penggunaan Sistem Distribusi Antena Parabola (tv Kabel).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 251 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pelalawan No.16 Th.2003 Ttg Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat Dan Pada Tanah Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jambi No.38 Th.2002 Ttg Izin Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 343 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.7 Th.2002 Tentang Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 349 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Batanghari No.11 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 412 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Dati Ii Nias No.4 Th.1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 413 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Padangsidempuan No.9 Th.2008 Ttg Retribusi Pendaftaran Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 582 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 17 Ayat (3) Dan Ayat (4) Perda Kab. Muaro Jambi No.2 Th.2003 Ttg Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu Dan Pengobatan Tradisional.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 596 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Ayat (1) Huruf A Perda Kab. Melawi No.17 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Ijin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 628 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.7 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai (chain Saw).
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Jasa Raharja. (ln No.34)
Total:14.747

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali