JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Takalar No.14 Th.2001 Ttg Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Bontang No.5 Th.2002 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tuban No.24 Th.2003 Ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pekanbaru No.8 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 278 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Timur No.17 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemanfaatan, Penumpukan, Dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 591 Tahun 2009
Pembatalan Pasal I Huruf D Perda Kota Pematang Siantar No.18 Th.2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kotamadya Dati Ii Pematang Siantar No.15 Th.1998 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 599 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.30 Th.2000 Ttg Larangan Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 715 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.ogan Komering Ulu Timur No.24 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 502 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 502 Tahun 1998 tentang Pembentukan Sub Bagian Akutansi Wilayah Pada Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Gas Negara. (ln No.3)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun Tahun 2002
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
Air Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Sarana Pengembangan Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perikanan Nusantara
Total:14.747

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali