JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
Perubahan Atas Keppres No. 33 Th. 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No. 113 Th 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Pedoman Penyusunan Dan Pererapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012
Pemberian Dan Penghimpun Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 530 Tahun 1990
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 511 Tahun 1992
Penetapan Rencana Pengelolaan Lingkungan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
Pembentukan Kab. Nias Selatan, Kab. Pak-pak Bharat, & Kab. Humbang Hasundutan Di Prov. Sumatera Utara. (ln No.29 & Tln No.4272)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Guru Dan Dosen
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957
Penetapan Jumlah Anggota Dprd Kotapraja Jakarta Raya (ln No.50 & Tln No.1274).
Keputusan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 1989
Keputusan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989
Keputusan Gubernur Bali Nomor 335 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 335 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013
Pendidikan Kedokteran
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013
Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan
Keputusan Gubernur Bali Nomor 7/Skep./Ek/I.c/46/75 Tahun 1975
Keputusan Gubernur Bali Nomor 7/Skep./Ek/I.c/46/75 Tahun 1975 tentang Pengenaan Biaya Retribusi Atas Pengesyahan Pemasukan Kayu2 Dari Luar Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 44/Kesra.II/a/379/75 Tahun 1975
Keputusan Gubernur Bali Nomor 44/Kesra.II/a/379/75 Tahun 1975 tentang Penambahan Keanggotaan Panitya Daerah Tahun Wanita Internasional 1975
Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Keputusan DPRD Nomor 4/DPRD/1972 Tahun 1972
Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng
Keputusan DPRD Nomor 9/KPTS./DPRD./1972 Tahun 1972
Penyempurnaan Susunan. Pengurus Fraksi Golkar D.p.r.d. Propinsi Bali.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset
Total:14.904

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali