Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (ln No.87 & Tln No.4114)
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955
Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan2 Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Uu Pembentukan Daerah2 Otonom Di Jawa(ln No.53 & Tln No. 859).
Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja
Keputusan Gubernur Bali Nomor 16/Pemb/I.a/21/IK/1980 Tahun 1980 tentang Pembentukan Panitia Pra Kwalifikasi Dan Klafikasi Bidang Konstruksi, Jasa Dan Pengadaan Barang Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 21/PD/DPRD-GR/1969 Tahun 1969 tentang Perlindungan Jurang
Keputusan DPRD Nomor 7/KPTS/DPRD/1974 Tahun 1974
Perubahan Pimpinan Komisi - Komisi Dan Penyempurnaan Bidang - Bidang Kelengkapandewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014
Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016
Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 398 kali
  • Diunduh 10 kali
Perjanjian Internasional
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2001
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat.
Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
Batas Daerah Kabupaten Karangasem Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Otonom Baru
Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang Dan Barang.

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial