JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010
Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/walikota Dan Wakil Bupati/wakil Walikota
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Relokasi Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Kabupaten/kota
Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2008
Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2011
Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ii
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001
Pembentukan Kota Tasikmalaya (ln No.90 & Tln No.4117)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Bone Balango & Kab. Pohuwato Di Prov. Gorontalo. (ln No.26 & Tln No.4269)
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950
Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. (ln No.5)
Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1950
Pemungutan Cukai-bea Berat-barang (ln No.63 & Tln No.44).
Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2012
Batas Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Bengkulu
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
  • 14 November 2014
  • Undang-Undang
  • Dilihat 503 kali
  • Diunduh 18 kali
Administrasi Pemerintahan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2016 tentang Biaya Pulsa Untuk Petugas Protokol Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011
Batas Daerah Kota Banjar Dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur Bali Nomor 189 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 189 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Retribusiuang Leges
Peraturan Gubernur Bali Nomor 186 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 186 Tahun 1991 tentang Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tambahan Subsidi Harga Pupuk Kepada Lembaga/perusahaan Untuk Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bali
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007
Tunjangan Jabatan Struktural
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 502 kali
  • Diunduh 167 kali
Kepariwisataan
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950
Perubahan Uu Postspaarbank (staatsblad 1934 No.653 1937 No.176 Dan 197 Dan 1941 No.295. (ln No.12)
Total:14.747

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali