JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dirgantara Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008
Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 94 Tahun 2011
Peraturan Gubernur Bali Nomor 94 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (ln No.145 & Tln No.4340)
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 1981
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan Dan Penghapusan Desa
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019
Badan Riset Dan Inovasi Nasional
PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor 075/17/PKS/B.Pem.Kesra/XI/2021NOMOR : 1046/SPK/DIR/DJA/2021 Tahun 2021
Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Bali Dan Pt. Bank Pembangunan Daerah Bali Tentang Penerimaan Pembayaran Tarif Pengolahan Limbah Cair
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
Konservasi Energi
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004
Pedoman Organisasi Kelurahan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 824 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Huruf B Dan Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bima Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011
Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1/DPRD.GR./1962 Tahun 1962
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1/DPRD.GR./1962 Tahun 1962 tentang Pemungutan Padjak Pembangunan I
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2DPRDGR/1962 Tahun 1962
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2DPRDGR/1962 Tahun 1962 tentang Peraturan Daerah Tingkat Ii Badung Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Terutama Babi Dan Andjing Dalam Daerah Tingkat Ii Badung
Total:14.748

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali