JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951
Memperpandjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad 1948 No.141) (ln No.26 & Tln No.92).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951
Mengubah Grondhuurordonnantie (staadsblad 1918 No.88) & Vorstenlandsch Grond Huurreglement (staatsblad 1918 No.20) (ln No.25 & Tln No.91).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951
Tambahan Uu Darurat No.37 Th.1950 Ttg Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 Ordonansi Padjak Upah Dan Ordonansi Padjak Kekajaan 1932. (ln No.15 & Tln No.86).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1951
Mengubah Dan Menambah Peraturan Dalam Staadsblad 1916 No.47 (ln No.14 & Tln No.85).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951
Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.11 & Tln No.84)
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951
Perubahan Rechtenordonnantie(staadsblad 1882 No.240 Jo, Staatsblad 1931 No.471. (ln No.10 & Tln No. 82). Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.11 & Tln No.84)
Undang-Undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 15 Zegelverordening 1021 (ln No.85 & Tln No.78).
Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950
Bea-bea Imigrasi 1950. (ln No.84 & Tln No.77)
Undang-Undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950
Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi. (ln No.83 & Tln No.76).
Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950
Surat Perjalanan Republik Indonesia. (ln No.82 & Tln No. 75).
Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950
Memungut Opsenten Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1951. (ln No.81 & Tln No.74).
Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950
Tambahan Dan Perubahan Uu Pajak Peredaran 1950 (uu Darurat No.12 Th.1950) (ln No.80 & Tln No.73).
Undang-Undang Darurat Nomor 37 Tahun 1950
Perubahan Ordonansi Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. (ln No.79 & Tln No. 72).
Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950
Penetapan Berlakunya Uu, Uu Darurat Dan Ordonansi-ordonansi Mengenai Masalah2 Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ln No.78 & Tln No. 71).
Undang-Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1950
Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Th.1951 (ln No.77 & Tln No.70 ).
Undang-Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950
Mengubah Uu Darurat No.25 Tahun 1950, Mengenai Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Ris. (ln No.74 & Tln No.65).
Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950
Mencabut Kembali Uu Darurat No.6 Th.1950 (ln No.7). (ln No.66 & Tln No.53).
Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950
Perubahan Tariefordonnantie (staatsblad 1910 No.628 Jo. Staatsblad 1934 No.471). (ln No.65 & Tln No.47)
Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1950
Pemungutan Cukai-bea Berat-barang (ln No.63 & Tln No.44).
Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950
Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat (ris). (ln No.57 & Tln No.38)
Total:14.670

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali