JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-tanah Dan Barang-barang Yang Tetap Lainnya Yg Mempunyai Titel Eropah. (ln No.1 & Tln No.182).
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
Pelaksanan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi (ln No.110 & Tln No.173)
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dlm Psl 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad Utk Indonesia 1948 No.141) (ln No.122 & Tln No.181)
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951
Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea-masuk(ln No.104 & Tln No.163).
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951
Perubahan Dan Penambahan Ordonansi Padjak Peralihan Tahun 1944. (ln No.103 & Tln No.162).
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951
Memperpandjang Waktu Masih Terbukanja Dinas Tahun Anggaran 1950. (ln No.98 & Tln No.161).
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951
Pengenaan Tambahan Opcenten Atas Bensin Dan Sebagainja. (ln No.96 & Tln No.159).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951
Penghentian Berlakunja Indische Muntwet 1912 Dan Penetapan Peraturan Baru Ttg Mata-uang (ln No.95 & Tln No.158)
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951
Pemungutan Padjak-pendjualan. (ln No.94 & Tln No.157).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951
Membatasi Masa Berlakunja Uu Padjak Peredaran 1950. (ln No.93 & Tln No.156).-
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951
Penimbunan Barang-barang
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (ln No.88 & Tln No.153). Penimbunan Barang-barang. (ln No.90 & Tln No.155).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian Dari Bagian-bagian Pendapatan & Kekajaan, Baik Jang Diperoleh Maupun Jang Berada Dlm Uang Asing, Untuk Pemungutan Padjak Peralihan, Padjak Upah, Padjak Perseroan Dan Padjak Kekajaan & Tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 (ln No.87
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951
Pemungutan Pajak Verponding Atas Th.1951 (ln No.86 & Tln No.151).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951
B U R S A (ln No.79 & Tln No.147).
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
Mengubah Ordonnantie Bijzondere Strafbe Palingen (staatsblad 1948 No.17) Dan Uu Ri Dahulu No.8 Tahun 1848. (ln No.78).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951
Penetapan Berlakunja Uu Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Tentara Angkatan Laut Dan Angkatan Udara. (ln No.76).
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951
Pentjabutan Kembali Peraturan Gadji Militer (ln No.69).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951
Memperpandjang Berlakunja Opcenten Atas Beberapa Matjam Tjukai (ln No.43 & Tln No.115).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951
Perubahan Reglement A Jg Dilampirkan Pada Rechtenordonnantie (staatsblad 1931no.471 (ln No.39 & Tln No.110).
Total:14.670

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali