JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953
Menaikkan Jumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.22 & Tln No.373).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953
Penetapan Tambahan Opsenten Atas Cukai Bensin Dan Sebagainya Selama Th.1953. (ln No.11 & Tln No.354).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kab./ Daerah Istimewa Tingkat Kab. & Kota Besar Dalam Lingk. Daerah Prop. Kalimantan (ln No.9 & Tln No.352).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan(ln No.8 & Tln No.351).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953
Penetapan Opsenten Bea Masuk (ln No.7 & Tln No.350).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952
Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun 1953 Dan Berikutnya. (ln No.90 & Tln No. 356).
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952
Pengubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (ln No.87 & Tln No.346).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952
Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama Yang Dikeluarkan Berdasarkan Indische Muntwet 1912 (ln No.88 & Tln No.345).
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952
Kewajiban Anggauta Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (ln No.84 & Tln No.344),
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952
Pengubahan Dan Penambahan Dari Ordon Nantie Op De Vennoot-schapsbelasting 1925, Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Ini (ln No.83 & Tln No. 341).
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952
Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Uu Darurat No.11 Th.1951 (uu Darurat Ttg Penetapan Berlakunya Uu Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Angkatan Laut Dan Angkatan Udara. Ln No. 76 Th. 1951. (ln No.75.)
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952
Penyelesaian Tentang Negara Dizaman Pergolakan(ln No.59 & Tln No.275)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952
Mengubah Dan Menambah Uu Pelabuhan Berat-barang (goederengeld-ordonnantie) Beserta Peraturan Uang Berat Barang (algemeen Goederengeld Reglement) (ln No.39 & Tln No.248).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952
Kewajiban Penggilingan Padi & Perdagangan Bahan Makanan (ln No.33 & Tln No.237).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952
Pungutan Tambahan Pokok-pajak Mengenai Pajak Kekayaan Untuk Tahun 1952 (ln No.29 & Tln No.216).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 505 kali
  • Diunduh 19 kali
Pembebasan Bea-masuk Untuk Barang - Barang Berupa Kiriman-kiriman Hadiah Yg Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan. (ln No.44 & Tln No.259)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952
Ketentuan Kedudukan Hukum Kpd Bank Industri Negara (ln No.21 & Tln 206)
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952
Perubahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952 (ln No.12 & Tln No.198).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952
Pengadaan Bea-keluar Tambahan Sementara Atas Beberapa Barang (ln No.8 & Tln No.195).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952
Kenaikan Tarip-pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (ln No.2 & Tln No. 184).
Total:14.670

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali