JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undangan
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957
Peraturan Umum Retribusi Daerah. (ln No.57 & Tln No.1288).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957
Peraturan Umum Pajak Daerah. (ln No.56 & Tln No.1287).
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957
Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah & Perubahan Uu No.25 Th.1956 Ttg Pembentukan Daerah2 Swatantra Prop. Kalbar, Kalsel & Kaltim (ln No.53 & Tln No.1284).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957
Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dprd & Dewan Pem. Daerah Peralihan(ln No.51 & Tln No.1275).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957
Penetapan Jumlah Anggota Dprd Kotapraja Jakarta Raya (ln No.50 & Tln No.1274).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957
Dewan Nasional. (ln No.48 & Tln No.1266).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957
Pengubahan Uu Ttg Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. (ln No.9).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957
Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah2 Enclave Imogiri, Kota Gede & Ngawen (ln No.5 & Tln No.1142).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Bone & Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo Dan Daerah Soppeng (ln No.4 & Tln No.1139).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Luwu & Pembentukan Daerah Tana Toraja Dan Daerah Luwu (ln No.3 & Tln No. 1138).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Makasar, Dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makasar Dan Daerah Jeneponto-takalang (ln No.2 & Tln No.1137).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957
Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Uu No.14 Th.1956 Ttg Pembentukan Dprd Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan. (ln No.1)
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Kecil Dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara(ln No.60 & Tln No.1092)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Besar Dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara (ln No.59 & Tln No.1092).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten2 Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Utara (ln No.58 & Tln 1092)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.57 & No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.56 & Tln No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten Dlm Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan(ln No.55 & Tln No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante(ln No.50 & Tln No. 1064).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956
Pengubahan Uu No.2 Th.1956 (ln No.4) (ln No.46 & Tln No.1061)
Total:14.670

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali